Peraturan Pemerintah

PP No. 38 Tahun 2021: Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

PP nomor 38 tahun 2021 mengatur tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah. Peraturan Pemerintah ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Februari 2021.


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah;

Mengingat:

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

  1. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.
  2. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
  3. Jemaah Umrah adalah seseorang yang melaksanakan Ibadah Umrah.
  4. Biaya Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat BPIU adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Jemaah Umrah untuk menunaikan perjalanan Ibadah Umrah.
  5. Bank Penerima Setoran yang selanjutnya disingkat BPS adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang memiliki kerja sama dengan PPIU untuk menerima setoran BPIU.
  6. Rekening Penampungan adalah rekening atas nama PPIU pada BPS yang digunakan untuk menampung dana Jemaah Umrah untuk penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah.
  7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
  8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II
REKENING PENAMPUNGAN

Pasal 2

(1) Menteri menetapkan harga referensi secara berkala sebagai pedoman PPIU dalam menyusun harga paket umrah yang akan dijadikan sebagai BPIU.

(2) Penyusunan harga paket umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah.

(3) Besaran BPIU sebesar nilai paket pelayanan Ibadah Umrah yang telah disetujui antara Jemaah Umrah dengan PPIU.

Pasal 3

(1) PPIU wajib membuka Rekening Penampungan.

(2) Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari rekening dana operasional PPIU di luar kegiatan umrah.

(3) Pembukaan Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nama PPIU di BPS.

(4) PPIU dapat membuka Rekening Penampungan lebih dari 1 (satu) rekening.

Pasal 4

(1) Setiap Jemaah Umrah harus menyetorkan BPlU ke Rekening Penampungan PPIU pada BPS atas nama Jemaah Umrah.

(2) Dalam hal Jemaah Umrah tidak dapat melakukan penyetoran BPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jemaah Umrah dapat mewakilkan penyetoran kepada petugas PPIU.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran setoran BPIU dan teknis penyetoran BPIU diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

BPIU setiap Jemaah Umrah pada Rekening Penampungan paling sedikit digunakan untuk pembayaran:

  1. transportasi;
  2. akomodasi;
  3. konsumsi;
  4. bimbingan Ibadah Umrah;
  5. kesehatan;
  6. pelindungan; dan
  7. administrasi dan dokumen.

Pasal 6

(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f merupakan pelindungan jiwa, kecelakaan, kesehatan, bebas dari penelantaran, serta jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan.

(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi.

(3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang berbasis syariah yang memiliki kerja sama dengan PPIU untuk melakukan pelindungan perjalanan Ibadah Umrah dan memenuhi perizinan berusaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Besaran nilai kontribusi asuransi berdasarkan kesepakatan PPIU dan asuransi yang berbasis syariah. ditentukan perusahaan

BAB III
PELAPORAN

Pasal 7

(1) PPIU wajib melaporkan:

  1. pembukaan Rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
  2. Jemaah Umrah yang telah menyetorkan BPIU ke Rekening Penampungan PPIU pada BPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4; dan
  3. Jemaah Umrah yang telah didaftarkan asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian melalui sistem yang terhubung secara daring dengan Kementerian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

PPIU yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sebelum Peraturan pemerintah ini mulai berlaku, terhadap Jemaah umrah yang telah membayar BPIU dan PPIU yang telah menerima pembayaran BPIU dari Jemaah Umrah, tidak dikenakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 48

PENJELASAN

ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN IBADAH UMRAH

I. UMUM

Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja, PPIU wajib membuka Rekening Penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umrah.

Dana Jemaah Umrah digunakan paling sedikit untuk transportasi, akomodasi, konsumsi, bimbingan lbadah Umrah, kesehatan, pelindungan, serta administrasi dan dokumen.

Dalam rangka melindungi Jemaah Umrah, Pemerintah melakukan pengaturan Rekening Penampungan PPIU. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup kewajiban PPIU untuk membuka Rekening Penampungan yang terpisah dari rekening dana operasional PPIU di luar kegiatan umrah, penyetoran BPIU ke Rekening Penampungan PPIU pada BPS, penggunaan BPIU, kewajiban PPIU untuk melaporkan pembukaan Rekening Penampungan, Jemaah Umrah yang telah menyetor BPIU, dan Jemaah Umrah yang telah didaftarkan asuransi melalui sistem yang terhubung secara daring dengan Kementerian. Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga mengatur ketentuan peralihan bagi Jemaah Umrah yang telah membayar BPlU dan PPIU yang telah menerima pembayaran BPIU sebelum peraturan pemerintah ini berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bebas dari penelantaran” antara lain Jemaah Umrah mendapatkan haknya dan PPIU memberikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian tertulis antara Jemaah Umrah dan PPIU yang diberikan dalam bentuk asuransi.
Yang dimaksud dengan “jaminan kepastian keberangkatan dan kepulangan” adalah pelindungan hukum berupa kepastian keberangkatan Jemaah Umrah dan kepulangan Jemaah Umrah yang diberikan dalam bentuk asuransi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Ketentuan ini merupakan bagian dari kewajiban menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada Menteri sesuai ketentuan Pasal 94 huruf e undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Pasal 68 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6650

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button