KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

 

Daftar Isi:

Bab I – Ketentuan Umum

Bab II – Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang

Bab III – Dasar Peradilan

Bab IV – Penyidik dan Penuntut Umum

  • Bagian Kesatu: Penyelidik dan Penyidik
  • Bagian Kedua: Penyidik Pembantu
  • Bagian Ketiga: Penuntut Umum

Bab V – Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat

  • Bagian Kesatu: Penangkapan
  • Bagian Kedua: Penahanan
  • Bagian Ketiga: Penggeledahan
  • Bagian Keempat: Penyitaan
  • Bagian Kelima: Pemeriksaan Surat

Bab VI Tersangka dan Terdakwa

Bab VII – Bantuan Hukum

Bab VIII – Berita Acara

Bab IX – Sumpah atau Janji

Bab X – Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili

  • Bagian Kesatu: Praperadilan
  • Bagian Kedua: Pengadilan Negeri
  • Bagian Ketiga: Pengadilan Tinggi
  • Bagian Keempat: Mahkamah Agung

Bab XI – Koneksitas

Bab XII – Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

  • Bagian Kesatu: Ganti Kerugian
  • Bagian Kedua: Rehabilitasi

Bab XIII – Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian

Bab XIV – Penyidikan

  • Bagian Kesatu: Penyelidikan
  • Bagian Kedua: Penyidikan

Bab XV – Penuntutan

Bab XVI – Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

  • Bagian Kesatu: Panggilan dan Dakwaan
  • Bagian Kedua: Memutus Sengketa Mengenai Wewenang Mengadili
  • Bagian Ketiga: Acara Pemeriksaan Biasa
  • Bagian Keempat: Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa
  • Bagian Kelima: Acara Pemeriksaan Biasa
  • Bagian Keenam: Acara Pemeriksaan Cepat
  • Bagian Ketujuh: Pelbagai Ketentuan

Bab XVII – Upaya Hukum Biasa

  • Bagian Kesatu: Pemeriksaan Tingkat Banding
  • Bagian Kedua: Pemeriksaan Untuk Kasasi

Bab XVIII – Upaya Hukum Luar Biasa

  • Bagian Kesatu: Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum
  • Bagian Kedua: Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap

Bab XIX – Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Bab XX – Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Bab XXI – Ketentuan Peralihan

Bab XXII – Ketentuan Penutup

 

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO,SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 76

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button