KUHAP

  • Bab 1 – Ketentuan Umum

    Pasal 1 Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan: 1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. 4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang…

    Selengkapnya »
  • Bab 2 – Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang

    Pasal 2 Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.

    Selengkapnya »
  • Bab 3 – Dasar Peradilan

    Pasal 3 Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

    Selengkapnya »
  • Bab 4 – Penyidik dan Penuntut Umum

    Bagian Kesatu Penyelidik dan Penyidik Pasal 4 Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Pasal 5 (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: karena kewajibannya mempunyai wewenang:menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;mencari keterangan dan barang bukti;menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;pemeriksaan dan penyitaan surat;mengambil sidik jari dan memotret seorang;membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1)…

    Selengkapnya »
  • Bab 5 – Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat

    Bagian Kesatu Penangkapan Pasal 16 (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Pasal 17 Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 18 (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dulakukan tanpa surat perintah, dengan…

    Selengkapnya »
  • Bab 6 – Tersangka dan Terdakwa

    Pasal 50 (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Pasal 51 Untuk rnempersiapkan pembelaan: tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Pasal 52 Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Pasal 53…

    Selengkapnya »
  • Bab 7 – Bantuan Hukum

    Pasal 69 Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 70 (1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. (3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2). (4)…

    Selengkapnya »
  • Bab 8 – Berita Acara

    Pasal 75 (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: pemeriksaan tersangka; penangkapan; penahanan; penggeledahan; pemasukan rumah; penyitaan benda; pemeriksaan surat; pemeriksaan saksi; pemeriksaan di tempat kejadian; pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalath tindakan tersebut pada ayat (1).

    Selengkapnya »
  • Bab 9 – Sumpah atau Janji

    Pasal 76 (1) Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tatacaranya. (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.

    Selengkapnya »
  • Bab 10 – Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili

    Bagian Kesatu Praperadilan Pasal 77 Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal 78 (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan. (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Pasal 79 Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua…

    Selengkapnya »
Back to top button