Buku Ketiga

KUH Perdata Buku Ketiga: Perikatan

  • Bab 1 – Perikatan Pada Umumnya

    BAGIAN 1 Ketentuan-ketentuan Umum Pasal 1233 Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Pasal 1234 Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. BAGIAN 2 Perikatan untuk Memberikan Sesuatu Pasal 1235 Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu; akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan. Pasal 1236 Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan…

    Selengkapnya »
  • Bab 2 – Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan

    BAGIAN 1 Ketentuan-ketentuan Umum Pasal 1313 Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1314 Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pasal 1315 Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Pasal 1316 Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan…

    Selengkapnya »
  • Bab 3 – Perikatan yang Lahir Karena Undang-Undang

    Pasal 1352 Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dan undang-undang sebagai undang- undang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Pasal 1353 Perikatan yang lahir dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah atau dan perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 1354 Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus menjalankan…

    Selengkapnya »
  • Bab 4 – Hapusnya Perikatan

    Pasal 1381 Perikatan hapus: karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri. BAGIAN 1 Pembayaran Pasal 1382 Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak…

    Selengkapnya »
  • Bab 5 – Jual Beli

    BAGIAN 1 Ketentuan-ketentuan Umum Pasal 1457 Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pasal 1458 Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Pasal 1459 Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616. Pasal 1460 Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak…

    Selengkapnya »
  • Bab 6 – Tukar Menukar

    Pasal 1541 Tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain. Pasal 1542 Segala sesuatu yang dapat dijual, dapat pula jadi pokok persetujuan tukar-menukar. Pasal 1543 Jika pihak yang satu telah menerima barang yang ditukarkan kepadanya, dan kemudian ia membuktikan kepada pihak yang lain bukan pemilik barang tersebut maka ia tidak dapat dipaksa untuk menyerahkan barang yang telah ia janjikan dari pihaknya sendiri melainkan hanya untuk mengembalikan barang yang telah diterimanya. Pasal 1544 Barang siapa karena suatu tuntutan hak melalui hukum terpaksa melepaskan…

    Selengkapnya »
  • Bab 7 – Sewa Menyewa

    BAGIAN 1 Ketentuan Umum Pasal 1547 Dihapuskan dengan S. 1926 – 335 jis. 458,565, dan S.1927-108. Pasal 1548 Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Pasal 1549 Dihapus dengan S. 1926 – 335 jo. 458. BAGIAN 2 Aturan-aturan yang Sama-sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah dan Penyewaan Tanah Pasal 1550 Pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya…

    Selengkapnya »
  • Bab 7A – Perjanjian Kerja

    BAGIAN 1 Ketentuan Umum Pasal 1601 Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja. Pasal 1601a Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu. Pasal 1601b Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu…

    Selengkapnya »
  • Bab 8 – Perseroan Perdata (Persekutuan Perdata)

    BAGIAN 1 Ketentuan-ketentuan Umum Pasal 1618 Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. Pasal 1619 Semua perseroan perdata harus ditunjukkan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang atau usaha ke dalam perseroan itu. Pasal 1620 Ada perseroan perdata yang tak terbatas dan ada yang terbatas. Pasal 1621 Undang-undang hanya mengenai perseroan mengenai seluruh keuntungan. Dilarang adanya perseroan yang meliputi semua barang kekayaan dari peserta…

    Selengkapnya »
  • Bab 9 – Badan Hukum

    Pasal 1653 Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Pasal 1654 Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu. Pasal 1655 Para pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam…

    Selengkapnya »
Back to top button